Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
10 September 2021
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Balai Teknik Sungai menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pengendalian Penerapan Manajemen Risiko (MR) pada Kamis, (09/09/2021) di Kantor BBWS Bengawan Solo. Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo dan Balai Teknik Sungai tersebut sebelumnya telah menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam pekerjaan infrastruktur, terkhusus pada proyek pembangunan. Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respon risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Tujuan manajemen risiko secara umum adalah untuk melindungi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan, mendorong setiap pegawai untuk hati-hati dalam bertindak. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir Agus Rudyanto M.Tech. dalam sambutannya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi pendamping penyusunan dan pengendalian penerapan manajemen risiko. "Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada BBWS Bengawan Solo untuk menjadi Pendamping Penyusunan dan Pengendalian Penerapan Manajemen Risiko (MR). Semoga nantinya kita bisa mendapatkan kebaikan yang bisa diterapkan kedepannya di BBWS Bengawan Solo maupun Balai Teknik Sungai," paparnya. Turut memberikan sambutan, Kepala Balai Teknik Sungai, Marasi Deon Joubert, ST, MPSDA menyatakan jika kegiatan ini dapat menambah pemahaman tentang manajemen risiko. "Pendampingan kegiatan ini bermanfaat dalam menambah pemahaman tentang manajemen risiko untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam penerapan MR yang baik," ucapnya. Turut hadir dan memberikan arahannya, Direktorat Kepatuhan Intern, Mochamad Mazid, ST, Sp-1 menyebut jika kegiatan ini sebagai bentuk masukan bagi pelaksanaan MR di tahun 2021. Selain itu, Mochamad Mazid juga mengungkap jika perlu dilakukan pengawalan dalam penerapan manajemen risiko. "Kegiatan ini sebagai bentuk masukan bagi pelaksanaan manajemen risiko di tahun 2021 sekaligus persiapan di tahun 2022. Harus dilakukan pengawalan dari sisi kinerja karena budaya sadar resiko harus kita jalankan mulai dari level pimpinan sampai dengan jajarannya," paparnya (BBWSBS/ Safira Dita)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
24 December 2021
Bupati Bojonegoro, Dr. Anna Mu’awanah beserta jajarannya berkunjung ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (24/12/2021). Kunjungan kerja (kunker) yang diterima oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech beserta pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Kunjungan kerja oleh Bupati Bojonegoro kali ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait proyek pembangunan infrastruktur SDA di Kabupaten Bojonegoro yang salah satunya terkait pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, Bendung Pacal, dan Bendung Klepek. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir Sungai Bengawan Solo sebagai kesatuan dengan tiga bendung gerak yang sudah ada yaitu Bendung Gerak Babat, Bendung Gerak Bojonegoro dan Bendung Gerak Sembayat. Bendung Gerak Karangnongko akan berfungsi untuk pasokan air irigasi dan air baku di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sebelah hilir yang cukup luas. Kepala BBWS Bengawan Solo dan Bupati Bojonegoro melakukan koordinasi dengan membahas mekanisme dalam proses pembangunan Bendung Gerak Karangnongko seperti pembebasan lahan, relokasi masyarakat, pembahasan teknis sekaligus opsi solusi yang akan dilakukan yang menyesuaikan budaya masyarakat yang ada disekitar Kabupaten Bojonegoro. Pembahasan dalam koordinasi kali ini mencakup rencana pengadaan lahan Bendung Gerak Karangnongko dengan membahas kebutuhan lahan Bendung Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, kebutuhan lahan Bendung tersebut sebesar 386,08 HA dengan jumlah Bidang 1134. Bupati Bojonegoro menyampaikan Pemerintah Daerah akan terus mendorong sinergitas percepatan pembangunan di bidang infrastruktur SDA di Kabupaten Bojonegoro. Dr. Anna Mu’awanah juga berharap agar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko bisa selesai dengan tepat waktu. "Kunjungan kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus membangun komitmen bersama agar Bendung Gerak Karangnongko menjadi maju untuk segera diselesaikan. Bersama BBWS Bengawan Solo, mudah-mudahan kami bisa terus berkoordinasi untuk mendorong program pemerintahan tersebut,” paparnya. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech menyatakan jika BBWSBS akan senantiasa bekerjasama dengan berbagai Instansi dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Kepala BBWSB Bengawan Solo berharap setelah pembangunan Bendung Gerak Karangnongko selesai, nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami sudah mulai bergerak untuk bertugas dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Semoga kita semua bisa bergerak sesuai peran institusi serta progres dan rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko bisa terlaksana dengan tepat waktu,” paparnya. (BBWSBS/Safira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
25 May 2022
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi melalui Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Songputri, Bendungan Nawangan dan Bendungan Parangjoho jika mengalami kegagalan konstruksi. Meskipun saat ini ketiga bendungan tersebut dalam kondisi normal, tetap harus dilakukan monitoring secara terus menerus. Kegiatan Koordinasi Rencana Tindak Darurat ini dilakukan di Kantor Dinas Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu (25/05/2022). Acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh BBWS Bengawan Solo, Bupati Wonogiri, Setda Wonogiri, serta sejumlah Camat dan Kepala Desa. Kabid Operasi dan Pemeliharaan (O&P) SDA Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M.Si., dalam hal ini mewakili Kepala BBWSBS menyampaikan sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 2 bahwa konsepsi keamanan bendungan harus memiliki 3 pilar yang salah satunya adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Maka dari itu pengelola bendungan harus menyusun dokumen RTD. “Dokumen RTD merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk yang didalamnya memuat Pengamanan Bendungan dan Penyelamatan Masyarakat serta Lingkungan, dimana dokumen ini disiapkan secara baik, cermat, dan lengkap, sehingga pada saat keadaan darurat bendungan, dapat dilakukan tindakan pencegahan secara cepat, tepat, dan efektif yang pada akhirnya dapat dicegah atau setidaknya dikurangi risiko terjadinya kegagalan bendungan,” ujarnya. Sri Wahyu mengatakan bahwa BBWS Bengawan Solo telah menyusun RTD guna menjaga keamanan bendungan dari Bendungan Songputri, Nawangan dan Parangjoho itu sendiri. “Dengan adanya acara ini, kami mengharapkan masukan dari pihak-pihak terkait guna kesempurnaan Dokumen RTD ini sehingga kegagalan bendungan dapat diminimalisir dan bendungan selalu bermanfaat banyak bagi masyarakat sekitar,” katanya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
28 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mendampingi Tim Komisi Keamanan Bendungan (KKB) melakukan inspeksi di Wilayah BBWS Bengawan Solo. Kegiatan tersebut diadakan sehubungan dengan rencana 13 bendungan yang akan selesai pelaksanaan konstruksinya pada tahun 2021. Kegiatan inspeksi dilaksanakan pada 25-28 April di lokasi pembangunan Bendungan Gongseng, Bendungan Bendo, dan Bendungan Pidekso yang berada di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo. Kegiatan berlanjut dengan diskusi hasil inspeksi yang turut dihadiri Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. Disebutkan oleh Agus Rudyanto bahwa kegiatan Balai Keamanan Bendungan dan Balai Teknik Bendungan tersebut dalam rangka pengecekan lapangan. “Sejak tanggal 25 April kemarin, Balai Teknik Bendungan melakukan pengecekan lapangan dalam rangka persiapan pengisian air (impounding) untuk peresmian yang nantinya ada 3 bendungan tercepat dari 13 bendungan di Indonesia. Untuk bengawan Solo ada Bendungan Gongseng yang sesuai dengan urutan tercepat di Bojonegoro. Kemudian yang kedua di Bendungan Bendo, Ponorogo dan yang ketiga di Bendungan Pidekso, Wonogiri,” paparnya. Sebagai informasi, Bendungan Gongseng, yang berada di Desa Papringan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dibangun pada tahun 2014. Bendungan Gongseng diperkirakan bisa menampung 22 juta meter kubik air dengan tinggi 34 meter dan bisa mengairi keperluan irigasi seluas 6.200 hektar. Sedangkan untuk air baku 300 liter per detik dan untuk potensi listrik sebesar 0,7 mega watt. Sedangkan Bendungan Bendo merupakan bendungan yang dibangun dengan tinggi 71 meter yang akan membendung Sungai Keyang, yakni anak Sungai Bengawan Madiun yang juga merupakan anak Sungai Bengawan Solo. Bendungan Bendo juga dirancang mampu menampung air sebesar 43,11 juta m3, dan bermanfaat sebagai sumber air baku domestik serta industri berkapasitas 790 liter per detik dengan komposisi 418 liter per detik untuk Kabupaten Madiun dan 372 liter per detik bagi Kabupaten Ponorogo. Selain itu, bendungan ini akan mereduksi banjir di Ponorogo dari 1.300 m3 per detik menjadi 490 m3 per detik sekaligus menjadi pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 megawatt. Bendungan Pidekso merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional. Bendungan multifungsi dengan kapasitas 25 juta meter kubik ini direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan Intensitas tanam dari 133 persen (2000 ha) ke 240 persen (3600 ha). Bendungan Pidekso yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini juga memiliki manfaat untuk penyediaan air baku sebesar 300 liter per detik di wilayah Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Kota Solo dan sekitarnya. Kemudian memiliki potensi listrik tenaga hidro sebesar 0,5 MW. Lebih lanjut, Agus Rudyanto mengurai harapannya terkait kegiatan diskusi inspeksi yang telah dilaksanakan. Kepala BBWS Bengawan Solo itu menyebut jika kegiatan yang diselenggarakan berguna untuk mendeteksi dini dalam pengecekan masalah yang terjadi. “Hasil cek lapangan tidak ada masalah yang signifikan, mudah-mudahan sesuai dengan rencana pada Bulan yang sudah ditentukan yakni Juli, September, dan Oktober. Dengan melakukan pengecekan dari apa yang disampaikan nantinya kita akan kita lihat dan akan dimonitor semuanya. Jangan sampai setelah impounding tadi ada masalah. Jadi kalau ada masalah sebelum impounding bisa dilakukan deteksi dini dahulu,” paparnya. (BBWSBS/Fira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
24 September 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) di lingkungan BBWSBS, di Gedung Graha Tirta, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (24/09/2021). Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebelum dilantik sebagai Kabid PJSA Bengawan Solo, Naryo Widodo, S.T., M.T. bertugas sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA). Sementara itu, Ir. Isgiyanto, MT selanjutnya ditugaskan sebagai Kabid Perencanaan di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Dalam sambutannya, Naryo Widodo, S.T., M.T mengungkapkan, sertijab merupakan upaya peningkatan kinerja yang strategis karena terkait dengan dinamika proses kesinambungan pembinaan secara utuh dan menyeluruh baik pembinaan organisasi, pembinaan personel, maupun regenerasi di lingkungan BBWSBS. Untuk itu, mekanisme pergantian pejabat seperti ini, tidak hanya dimaknai sebagai pergantian personel semata, namun merupakan proses kesinambungan pembinaan yang mendorong semangat pembaruan dan penyegaran bagi peningkatan peran suatu organisasi. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Dr. Ir Agus Rudyanto, MT berpesan agar dimanapun kita ditugaskan untuk selalu siap, jangan sampai pandemik Covid19 menjadikan malas tetapi justru menjadi moment untuk menjadi lebih baik. “Dengan adanya pelantikan jabatan saya menghimbau untuk pejabat yang baru dapat segera melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Kami berharap ada loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan yang diemban. Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari adanya kebersamaan dan kekompakan dari seluruh pejabat dan staf yang solid. Sertijab pejabat berdasarkan keahlian, kemampuan, dan integritas. Saya minta agar para pejabat baru cepat beradaptasi dan loyal dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
02 March 2022
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo menggandeng seluruh unsur baik pemerintah maupun non pemerintah dalam pelaksanaan penanganan banjir dan genangan khususnya di Kota Surakarta, mengadakan Webinar secara hybrid di Gedung Balaikota Surakarta dan melalui Zoom Cloud Meetings pada Selasa, (02/03/2022). Webinar yang dihadiri peserta dari instansi/ SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Pegawai BBWS Bengawan Solo, Akademisi, Jurnalis, dan Komunitas Peduli Sungai tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kegiatan webinar secara virtual yang bertajuk “Penanganan Banjir dan Genangan di Kota Surakarta” tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi mengenai permasalahan pengendalian banjir dan pengelolaan drainase baik secara umum maupun di daerah Kota Surakarta. Memberikan sambutannya, Kepala Bidang PJSA BBWSBS, Naryo Widodo, ST, MT, menyampaikan permasalahan banjir yang terjadi di Kota Surakarta yang diantaranya karena kurangnya keterpedulian banjir oleh masyarakat sekitar. “Kegiatan webinar kali ini bertujuan agar kedepannya BBWS Bengawan Solo dapat menerima berbagai masukan terkait permasalahan banjir di Kota Surakarta. Sehingga kedepannya BBWSBS dalam mengelola sungai dapat berjalan dengan baik dan genangan di Kota Surakarta dapat berkurang,” paparnya. Memberikan Keynote Speech melalui daring, Dirjen SDA, Ir. Djarot Widyoko, menyampaikan berbagai permasalahan banjir di Indonesia dan menyarankan serta mendorong masyarakat untuk menyimpan air dari cara yang kecil di sekitar rumah hingga membuat embung dan bendungan. “Semoga kegiatan ini bisa dijadikan momentum untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap Sumber Daya Air dan membangun sinergitas dengan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kota Surakarta dan memperoleh saran serta masukan atas pelaksanaan kegiatan penanganan banjir dan genangan di Kota Surakarta,” paparnya. Narasumber yang hadir sebagai pembicara untuk memberikan materi dalam webinar tersebut adalah, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjend SDA, Ir. Bob Arthur Lombogia, M. Si yang menyampaikan tentang kebijakan dan peraturan terkait pengendalian dan pengelolaan sungai dan drainase di Indonesia secara umum, Kepala BMKG Provinsi Jawa Tengah, Iis Widya Harmoko, S.Kom. M.Kom, terkait Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Bencana Banjir. Kemudian yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, Suhono, S.T, terkait Sungai-Sungai dan Drainase di Kota Surakarta Serta Permasalahannya, Direktur Yayasan Arkom Indonesia, R. Yuli Kusworo, ST., M.Sc., terkait Aspek Sosial Kemasyarakatan dalam Pengendalian Banjir dan Genangan, dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Dr. Techn Ir. Solichin As’ad, MT, terkait Perkembangan Teknologi Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Drainase di Daerah Perkotaan, dan Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech yang menyampaikan terkait pelaksanaan pengendalian banjir di Kota Surakarta yang telah dilaksanakan oleh BBWS Bengawan Solo. Selaku moderator pada webinar adalah Pemimpin Redaksi Solopos Media Group, Rini Yustiningsih. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech dalam paparannya menyampaikan Rencana kegiatan pengendalian banjir di Kota Surakarta serta kendala dalam pelaksanaan pengendalian banjir di Kota Surakarta. “Kami ingin menyamakan satu persepsi mengenai banjir dan genangan dimana banjir adalah rendaman yang bertahan 1x24 jam dengan ketinggian lebih dari 40cm. Sedangkan genangan kurang 1x24 dengan ketinggian kurang dari 40cm. Sehingga diharapkan kegiatan ini sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penanganan banjir di Kota Surakarta sehingga kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik, berkelanjutan, serta tidak menimbulkan konflik di dalam pelaksanaannya," paparnya. (BBWSBS/ Fira).
Baca Selengkapnya
PU NET