Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
18 January 2022
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Blora, DPUPR Kab. Blora, Dinas Rumkimhub Kab. Blora dan KHDTK UGM melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (18/01/2022). Rapat koordinasi yang diikuti oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Teech didampingi pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Koordinasi kali ini dalam rangka percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sekaligus sebagai langkah koordinasi untuk relokasi lahan warga yang terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam penanganannya. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir Sungai Bengawan Solo sebagai kesatuan dengan tiga bending gerak yang sudah ada yaitu Bendung Gerak Babat, Bendung Gerak Bojonegoro, dan Bendung Gerak Sembayat. Bendung Gerak Karangnongko akan berfungsi untuk pasokan air irigasi dan air baku di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sebelah hilir yang cukup luas. Bendung Gerak Karangnongko bermanfaat untuk daerah irigasi Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747Ha dan daerah irigasi Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 158.000 Ha. Selain itu, nantinya juga bermanfaat untuk air baku sebesar 1.155 liter/detik untuk 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi. Kepala BBWS Bengawan Solo dan perwakilan Kabupaten Blora melakukan koordinasi dengan membahas progress rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko terkait mekanisme dalam proses pembangunan seperti pembebasan lahan, relokasi masyarakat, pembahasan teknis sekaligus opsi solusi yang akan dilakukan yang menyesuaikan budaya masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Blora. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo turut meminta dukungan dari segala pihak dan menyatakan akan senantiasa bekerjasama dengan berbagai Instansi dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. “Bupati Blora sebelumnya sudah menyampaikan dukungan untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Pada kesempatan ini, kami berharap semua pihak untuk dapat memberikan arahan maupun mengutarakan langkah-langkah apa saja yang diharapkan dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” paparnya. Disampaikan pula oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur (KPI) SDA, Ali Rahmat, S.T., M.T, terkait progres rencana pembangunan Bendung Karangnongko untuk pelaksanaan pembebasan lahan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 hingga 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Bkora dan Bojonegoro yang selanjutnya dilakukan pelaksanaan pembebasan lahan yang selanjutnya dilakukan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Selain itu Ali Rahmat juga meminta kerjasama kepada semua pihak dalam hal tahapan pembebasan lahan karena memerlukan sosialisasi yang tidak mudah terhadap 5 desa di Kabupaten Blora. (BBWSBS/Fira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
16 August 2021
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melakukan penandatanganan empat kontrak yang didanai oleh World Bank melalui dana Dam Operational Improvement Safety Project (DOISP) Phase 2 di lingkungan satuan kerja (satker) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Senin (16/8/2021) di Kantor BBWSBS di Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Acara penandatanganan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang disaksikan oleh jajaran Kepala Bidang (Kabid) dan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BBWS Bengawan Solo. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain Remedial Bendungan Notopuro senilai Rp21.600.065.165 dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender penyedia jasa Aura Sinar Baru – Inti Jawa Tehnik, KSO dan Supervisi Remedial Bendungan Notopuro senilai Rp985.300.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender dengan penyedia jasa PT. Suwanda Karya Mandiri yang ditandatangani oleh PPK O&P SDA III, Pranata Setyo Kuntoro, S.T. Kemudian, untuk paket Penyiapan Dokumen Lingkungan untuk Remedial Bendungan di Provinsi Jawa Tengah senilai Rp6.348.400.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender dengan penyedia jasa PT. Kwarsa Hexagon dan Penyiapan Dokumen Lingkungan untuk Remedial Bendungan di Provinsi Jawa Timur senilai Rp 8.668.000.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender dengan penyedia jasa PT. Intimulya Multikencana KSO PT. Tuah Agung Anugrah. yang ditandatangani oleh PPK O&P SDA I, Ratih Nilam Sari, ST, MPSDA. Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Tata Usaha (TU) BBWSBS, Bambang, S.E., S.T., M.T., yang dalam hal ini mewakili Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., berpesan bahwa dalam paket pekerjaan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan tepat waktu. “Dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya, kami berharap agar tetap menjaga sekaligus memperhatikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang telah ditentukan dalam spesifikasinya. Semoga semua pekerjaan dapat berjalan lancar serta sesuai target,” ujarnya. Kepala Bidang (Kabid) OP SDA Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, S.T. M.Si., menyampaikan untuk semua penyedia jasa untuk selalu menjaga integritas dalam bekerja. “Untuk para penyedia jasa dapat memanfaatkan sisa waktu seefektif mungkin. Dan jika ada masalah-masalah di lapangan untuk bisa dikonsultasikan. Semoga semua pekerjaan berjalan lancar tanpa ada gangguan atau hambatan,” pungkasnya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
18 August 2021
Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo menyalurkan bantuan dengan total 100 paket sembako. Sebelumnya, BBWS Bengawan Solo dengan Balai Teknik Sungai sudah menyalurkan total 60 paket sembako untuk tenaga kesehatan (nakes) dengan total 40 paket sembako dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Melanjutkan kegiatan penyaluran paket sembako tersebut, BBWS Bengawan Solo menyalurkan 10 paket bantuan sosial kepada sukarelawan pengemudi ambulans & penggali makam di wilayah Boyolali pada Rabu, (18/08/2021). Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tiap-tiap paket sembako yang disalurkan tersebut berisi beras premium 5 kg, 2 liter minyak goreng, 10 bungkus mie instan, 50 buah masker, hand sanitizer 100ml, dan multivitamin. Penerima bantuan dari BBWS Bengawan Solo yang berjumlah total 100 orang memiliki rincian berupa tenaga kesehatan (nakes) 40 paket, pramubakti kantor BBWSBS sejumlah 40 paket, dan sukarelawan pengemudi ambulans dan penggali makam di wilayah Klaten dan Boyolali masing-masing 10 paket. (BBWSBS/Fira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
26 February 2021
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BWBSBS), Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., bersama tim, yakni perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD), Vicky Ariyanti, dan perwakilan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Air, Kementerian PUPR, Radhika, mengikuti <em>International Commission of Large Dams (ICOLD) & Asia Pacific Group (APG) Symposium on Sustainable Development of Dams and River Basins</em> secara daring (video conference) di Kantor BBWSBS, di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (26/02/2021). Acara tersebut diselenggarakan selama empat hari pada 24-27 Februari 2021, di New Delhi, India. Pemangku kebijakan di berbagai penjuru dunia membutuhkan solusi yang efektif untuk masalah air. Solusi ini dapat ditangani melalui penedkatan sistem, dengan memahami struktur masalah air yang kompleks dari keterkaitan, pola, dan prosesnya. Pendekatan tersebut meliputi, <em>structure development</em>, <em>selection of policy</em>, <em>selection of policy evaluation indicators</em>, dan <em>dynamic system simulation. </em> Di Indonesia, tepatnya Pulau Batam, yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau dan terletak di perbatasan antara Singapura-Indonesia, pulau ini tidak memiliki <em>groundwater basin</em>. Dengan latarbelakang kondisi tersebut Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. bersama timnya, mengangkat tema permasalahan yang bertajuk <em>Inter-Basin Approach Based on System Dynamics Simulation for Five Dams. </em> Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim, inter-basin transfer tidak serumit pada kasus lainnya. Bendungan yang dibangun utamanya untuk keperluan pasokan air, dan kondisi geologisnya juga relatif homogen. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk dijadikan uji kasus. Walaupun tidak ada batasan dalam simulasi, namun penelitian tersebut memiliki batasan pada fokus kajiannya. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech., menjelaskan bahwa melalui simposium internasional, dapat menjadi ajang diskusi yang sangat bermanfaat. “Kami berharap simposium internasional yang dihelat di India dengan mengangkat isu <em>Sustainable Development of Dams and River Basins</em> ini, dapat membuka cakrawala antar peserta yang juga diikuti dari berbagai penjuru wilayah. Tentunya ilmu yang diperoleh akan memberikan manfaat untuk kemajuan di bidang SDA yang tersebar di Indonesia,” pesannya. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
19 March 2021
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Nasional, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini petani. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di samping membangun infrastruktur berskala besar seperti bendungan, juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah dengan menggandeng petani di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) untuk ikut serta bekerja dalam program Padat Karya Tunai (PKT). Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PKT melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen. BBWSBS dalam pelaksanaannya, juga berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada, yakni kegiatan P3TGAI dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) secara swakelola atau tidak dipihakketigakan/ dikontraktualkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum P3TGAI Pasal 8 yakni P3TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A berdasarkan jenis kegiatan dan urutan prioritas dan Pasal 16 Penerima P3TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi kepada pihak lain. Secara keseluruhan di Provinsi Jateng dan Jatim, program P3TGAI Tahun Anggaran (T.A.) 2021 yang dilaksanakan oleh BBWSBS menjangkau sebanyak 550 lokasi dengan anggaran sekitar Rp124 M. Adapun peta sebarannya meliputi 164 lokasi di tujuh kabupaten di Jateng, dengan rincian Boyolali 26 lokasi, Karanganyar 22 lokasi, Klaten 25 lokasi, Sragen 24 lokasi, Sukoharjo 31 lokasi, Wonogiri 31 lokasi, dan Blora 11 lokasi. Sedangkan untuk wilayah Jatim tersebar di sembilan kabupaten, dengan rincian Bojonegoro 38 lokasi, Gresik 23 lokasi, Lamongan 24 lokasi, Madiun 70 lokasi, Magetan 29 lokasi, Ngawi 29 lokasi, Pacitan 43 lokasi, Ponorogo 100 lokasi, serta Tuban 30 lokasi. Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, pemerintah desa juga diharapakan turut bertanggung jawab dalam perawatan dan pemeliharaan infrastuktur yang telah dibangun melalui dana P3TGAI sebagai aset, guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi desa yang ada di wilayah kerja BBWSBS.
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
19 March 2021
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Nasional, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini petani. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di samping membangun infrastruktur berskala besar seperti bendungan, juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah dengan menggandeng petani di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) untuk ikut serta bekerja dalam program Padat Karya Tunai (PKT). Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PKT melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen. BBWSBS dalam pelaksanaannya, juga berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada, yakni kegiatan P3TGAI dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) secara swakelola atau tidak dipihakketigakan/ dikontraktualkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum P3TGAI Pasal 8 yakni P3TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A berdasarkan jenis kegiatan dan urutan prioritas dan Pasal 16 Penerima P3TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi kepada pihak lain. Secara keseluruhan di Provinsi Jateng dan Jatim, program P3TGAI Tahun Anggaran (T.A.) 2021 yang dilaksanakan oleh BBWSBS menjangkau sebanyak 550 lokasi dengan anggaran sekitar Rp124 M. Adapun peta sebarannya meliputi 164 lokasi di tujuh kabupaten di Jateng, dengan rincian Boyolali 26 lokasi, Karanganyar 22 lokasi, Klaten 25 lokasi, Sragen 24 lokasi, Sukoharjo 31 lokasi, Wonogiri 31 lokasi, dan Blora 11 lokasi. Sedangkan untuk wilayah Jatim tersebar di sembilan kabupaten, dengan rincian Bojonegoro 38 lokasi, Gresik 23 lokasi, Lamongan 24 lokasi, Madiun 70 lokasi, Magetan 29 lokasi, Ngawi 29 lokasi, Pacitan 43 lokasi, Ponorogo 100 lokasi, serta Tuban 30 lokasi. Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, pemerintah desa juga diharapakan turut bertanggung jawab dalam perawatan dan pemeliharaan infrastuktur yang telah dibangun melalui dana P3TGAI sebagai aset, guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi desa yang ada di wilayah kerja BBWSBS. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
PU NET