Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
14 October 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melaksanakan pengisian awal (impounding) waduk di Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (14/10/2021). Acara yang dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Bendungan Pidekso merupakan bendungan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Bendungan Pidekso nantinya akan memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi seluas 1.500 Ha, penyediaan air baku sebesar 300 lt/detik dan dapat mereduksi banjir sebesar 322,60 m3/detik. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi dari tampungan Bendungan Pidekso sebesar 25 juta m3 yang berada di area genangan seluas 232 Ha. Selain irigasi, juga sebagai pengendali banjir dan lahan konservasi sekaligus pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Proses impounding dilakukan secara simbolis dengan menekan sirine oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Sudirman, MM., Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dan didampingi Bupati Wonogiri, Joko Sutopo beserta jajarannya. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan pembangunan Bendungan Pidekso telah melewati perjalanan Panjang untuk mencapai momen ini antara lain sertifikasi persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, dan sertifikasi persetujuan pengisian waduk. Proses ini perlu dilalui untuk menjamin keamanan terhadap konstruksi bendungan yang dilaksanakan. “Pekerjaan Bendungan Pidekso dilaksanakan mulai tahun 2014 dan direncanakan selesai pada tahun 2022 dengan biaya sebesar 794 M dengan sumber dana APBN. Saat ini progres fisik pembangunan Bendungan Pidekso sebesar 80,13%.,” ujarnya. Agus menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri sendiri hidup dari pertanian dan industri yang sangat membutuhkan air untuk keperluan pertanian maupun air baku untuk air minum. Dengan adanya Bendungan Pidekso ini juga diharapkan dapat mengurangi bencana banjir wilayah Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Pidekso dapat diandalkan saat musim kemarau tiba. “Di musim hujan, Bendungan Pidekso difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali banjir. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Pidekso juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata. Saya berharap proyek pembangunan Bendungan Pidekso, dapat segera terselesaikan dan bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga, utamanya untuk keperluan irigasi, penyedia air baku, dan pengendali banjir di Kabupaten Wonogiri,” pesan Agus. Pengisian Bendungan Pidekso dilaksanakan secara bertahap agar dapat memantau perilaku bendungan secara intensif. Selama pelaksanaan yang membutuhkan waktu 39 hari, air tetap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian hilir bendungan. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan Wonogiri mempunyai potensi air bersih yang cukup besar. Air bersih tersebut bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan yang selama ini melanda wilayah Wonogiri bagian selatan. “Wilayah Wonogiri bagian selatan seperti Kecamatan Giriwoyo, Giritontro, Pracimantoro dan Paranggupito bakal menikmati efek dari pembangunan Waduk Pidekso,” ujarnya. Joko Sutopo mengatakan, selain air bersih, pembangunan waduk juga bermanfaat untuk lahan pertanian. “Kami selalu berusaha dan berkontribusi agar pembangunan cepat selesai sesuai target. Karena aspek kemanfaatannya luar biasa, atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama masyarakat mengungkapkan terima kasih kepada BBWS Bengawan Solo dengan dibangunnya Bendungan Pidekso. Kehadiran Bendung Pidekso tidak hanya sebagai pengendali banjir dan tampungan air baku, tapi juga sebagai objek konservasi pariwisata,” katanya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
31 March 2021
Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan Nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ketujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar acara Training of Trainer (TOT) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu-Kamis (31/03-01/04/2021), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. P3TGAI merupakan salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dengan maksud menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dimaksud untuk mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk BBWS Bengawan Solo jumlah desa penerima P3TGAI sebanyak 550 desa yang meliputi 164 desa di wilayah Jawa Tengah dan 386 desa di wilayah Jawa Timur.Dan pada kesempatan kali ini, dilaksanakan Pelatihan TPM Kegiatan P3TGAI untuk Wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA II. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 78 orang yang telah lulus dalam seleksi dan dinyatakan lolos sebagai TPM. Kepala Bidang (Kabid) OP SDA Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, S.T. M.Si., menyampaikan bahwa Peran Tenaga Pendamping Masyarakat sangat penting karena sebagai ujung tombak pelaksanaan P3TGAI di tingkat desa dan langsung berhubungan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/IP3A/GP3A) yang menerima P3TGAI. “TPM diharapkan mampu membangkitkan peran serta masyarakat sebagai bagian satu sistem pengelolaan daerah irigasi sehingga dana yang disalurkan melaui P3TGAi ini dapat dimanfaatkan maksimal sesuai dengan sasaran kerja yang ditetapkan bersama dalam Rencana Kerja Kelompok Penerima P3TGAI (RKKP3-TGAI). Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan teknis, administrasi maupun komunikasi yang baik sebagai bekal untuk mendampingi P3A/IP3A/GP3A,” paparnya. Kepala Satker OP SDA Bengawan Solo, Surendro Andi Wibowo S.T., M.P.S.D.A., juga berpesan bahwa melalui penyelenggaraan pelatihan TPM ini diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan, diskusi dan komunikasi antar TPM dengan serta menumbuhkan prakarsa di bidang pendampingan masyarakat dalam menjalankan tugas di wilayah kerja masing-masing. Dalam acara pelatihan TPM P3TGAI T.A. 2021 tersebut juga disampaikan materi untuk dilanjutkan diskusi, yang dipaparkan oleh narasumber dari Konsultan Manajemen Balai pada PPK OP SDA II BBWSBS, yakni Sigit Budi Widigdyo, S.T., dan Samsi, S.T. Diharapkan nantinya setelah kegiatan pelatihan berakhir, rekan-rekan TPM sudah mempunyai pedoman pelaksanaan, siap dan mampu untuk menghadapi tantangan di lapangan serta menjalankan tugas sekaligus kewajibannya dalam melaksanakan salah satu program negara sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
31 July 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melaksanakan pengisian awal (impounding) waduk di Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (31/07/2021). Pekerjaan Bendungan Bendo dilaksanakan mulai tahun 2013 dan direncanakan selesai pada tahun 2021 dengan biaya sebesar 1.072.086.583.000 dengan sumber dana APBN. Saat ini progres fisik pembangunan Bendungan Bendo sebesar 95,77%. Proses impounding dilakukan secara simbolis oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dan didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko beserta jajarannya menekan tombol sirene. Acara yang dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan pembangunan Bendungan Bendo telah melewati perjalanan Panjang untuk mencapai momen ini antara lain sertifikasi persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, dan sertifikasi persetujuan pengisian waduk. Proses ini perlu dilalui untuk menjamin keamanan terhadap konstruksi bendungan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya juga membutuhkan pembebasan tanah milik masyarakat dan instansi Pemerintah (Perhutani) sebesar 316,94 Ha “Saat ini progres fisik bendungan yang pembangunannya dilaksanakan mulai tahun 2013 ini telah mencapai 95%. Bendungan Bendo telah memasuki akhir pekerjaan konstruksi sehingga diperlukan pengisian awal waduk sebagai salah satu persyaratan pengoperasian bendungan,” ujarnya. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Bendo dapat diandalkan saat musim kemarau tiba, ketika Bendungan Bendo mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. “Di musim hujan, Bendungan Bendo difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali banjir. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Bendo juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata karena sudah disipakkan ruang terbuka hijau. Saya berharap proyek pembangunan Bendungan Bendo, dapat segera terselesaikan dan bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga, utamanya untuk keperluan irigasi, penyedia air baku, dan pengendali banjir di Kota Ponorogo,” pesan Agus. Perlu saya sampaikan bahwa pengisian Bendungan Bendo dilaksanakan secara bertahap agar dapat memantau perilaku bendungan secara intensif. Selama pelaksanaan yang membutuhkan waktu 91 hari, air tetap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian hilir bendungan. “Pengisian awal waduk Bendungan Bendo ini dilaksanakan pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 dan diberlakukannya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] Darurat. Sehingga, diharapkan para hadirin tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan demi keselamatan dan kesehatan bersama,” ujar Agus. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama masyarakat mengungkapkan terimakasih kepada BBWS Bengawan Solo dengan dibangunnya Bendungan Bendo. “Kami akan pelihara pembangunan infrastuktur bendungan ini, karena manfaat yang dihasilkan akan membawa kemakmuran bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo,” pungkasnya. Sebagai informasi, Bendungan Bendo berada di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang dikerjakan sejak tahun 2013. Bendungan Bendo merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga. Pekerjaan Bendungan Bendo saat ini telah memasuki akhir pekerjaan konstruksi dengan progress sebesar 95.77 %. Bendungan Bendo dibangun dengan kapasitas total tampungan sebesar 43,11 juta m3 dengan tinggi bendungan 71 m. Kehadiran bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Bendungan Bendo direncanakan memiliki manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan irigasi seluas 7.800 Ha, penyediaan air baku sebesar 370 liter/detik, dan mampu mereduksi banjir sebesar 420 m3/detik menjadi 290 m3/detik. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
28 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mendampingi Tim Komisi Keamanan Bendungan (KKB) melakukan inspeksi di Wilayah BBWS Bengawan Solo. Kegiatan tersebut diadakan sehubungan dengan rencana 13 bendungan yang akan selesai pelaksanaan konstruksinya pada tahun 2021. Kegiatan inspeksi dilaksanakan pada 25-28 April di lokasi pembangunan Bendungan Gongseng, Bendungan Bendo, dan Bendungan Pidekso yang berada di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo. Kegiatan berlanjut dengan diskusi hasil inspeksi yang turut dihadiri Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. Disebutkan oleh Agus Rudyanto bahwa kegiatan Balai Keamanan Bendungan dan Balai Teknik Bendungan tersebut dalam rangka pengecekan lapangan. “Sejak tanggal 25 April kemarin, Balai Teknik Bendungan melakukan pengecekan lapangan dalam rangka persiapan pengisian air (impounding) untuk peresmian yang nantinya ada 3 bendungan tercepat dari 13 bendungan di Indonesia. Untuk bengawan Solo ada Bendungan Gongseng yang sesuai dengan urutan tercepat di Bojonegoro. Kemudian yang kedua di Bendungan Bendo, Ponorogo dan yang ketiga di Bendungan Pidekso, Wonogiri,” paparnya. Sebagai informasi, Bendungan Gongseng, yang berada di Desa Papringan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dibangun pada tahun 2014. Bendungan Gongseng diperkirakan bisa menampung 22 juta meter kubik air dengan tinggi 34 meter dan bisa mengairi keperluan irigasi seluas 6.200 hektar. Sedangkan untuk air baku 300 liter per detik dan untuk potensi listrik sebesar 0,7 mega watt. Sedangkan Bendungan Bendo merupakan bendungan yang dibangun dengan tinggi 71 meter yang akan membendung Sungai Keyang, yakni anak Sungai Bengawan Madiun yang juga merupakan anak Sungai Bengawan Solo. Bendungan Bendo juga dirancang mampu menampung air sebesar 43,11 juta m3, dan bermanfaat sebagai sumber air baku domestik serta industri berkapasitas 790 liter per detik dengan komposisi 418 liter per detik untuk Kabupaten Madiun dan 372 liter per detik bagi Kabupaten Ponorogo. Selain itu, bendungan ini akan mereduksi banjir di Ponorogo dari 1.300 m3 per detik menjadi 490 m3 per detik sekaligus menjadi pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 megawatt. Bendungan Pidekso merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional. Bendungan multifungsi dengan kapasitas 25 juta meter kubik ini direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan Intensitas tanam dari 133 persen (2000 ha) ke 240 persen (3600 ha). Bendungan Pidekso yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini juga memiliki manfaat untuk penyediaan air baku sebesar 300 liter per detik di wilayah Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Kota Solo dan sekitarnya. Kemudian memiliki potensi listrik tenaga hidro sebesar 0,5 MW. Lebih lanjut, Agus Rudyanto mengurai harapannya terkait kegiatan diskusi inspeksi yang telah dilaksanakan. Kepala BBWS Bengawan Solo itu menyebut jika kegiatan yang diselenggarakan berguna untuk mendeteksi dini dalam pengecekan masalah yang terjadi. “Hasil cek lapangan tidak ada masalah yang signifikan, mudah-mudahan sesuai dengan rencana pada Bulan yang sudah ditentukan yakni Juli, September, dan Oktober. Dengan melakukan pengecekan dari apa yang disampaikan nantinya kita akan kita lihat dan akan dimonitor semuanya. Jangan sampai setelah impounding tadi ada masalah. Jadi kalau ada masalah sebelum impounding bisa dilakukan deteksi dini dahulu,” paparnya. (BBWSBS/Fira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
20 May 2021
Terkait kunjungan Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong pada beberapa waktu lalu, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) juga telah menindaklanjuti permohonan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sebagaimana perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada kesempatan kali ini, rombongan tim BBWSBS yang dipimpin oleh Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., bersama tim dari Balai Teknik Sungai dan Balai Teknik Pantai berkunjung ke Kantor Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam rangka koordinasi lanjutan rencana revitalisasi kawasan PPN Brondong yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pada Rabu (19/05/2021). Sebagai gambaran umum, Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong yang berlokasi di PPN Brondong merupakan tempat bongkar muat dan fasilitas penunjang perdagangan perikanan bagi nelayan dan industri perikanan setempat. Lamongan juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar, yakni pada tahun 2020 lalu, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sekitar 59.728 ton. Sementara dari sektor perikanan tangkap pada tahun 2020 lalu, Lamongan turut mencatatkan produksi sekitar 76.692 ton. Dalam koordinasi lanjutan tersebut turut dibahas rencana kegiatan revitalisasi PPN Brondong, adapun metode pekerjaan break water nantinya akan dilakukan pemasangan geotextile sebelum dihampar batu dengan berat 100-150 kilogram yang bertujuan untuk menjaga keseragaman penurunan konstruksi break water serta dilakukan pembuatan tetrapot seberat 1.500 kilogram di lokasi pembuatan sekitar Pelabuhan Brondong. Untuk pekerjaan pengerukan (dredging), nantinya akan menggunakan alat dredging dengan pembuangan sistem perpipaan menuju ke area disposal di sisi utara kolam pelabuhan. Namun, jika di lokasi pekerjaan terdapat karang jahe maka penggalian dilakukan dengan menggunakan ponton dan excavator. Selanjutnya juga dibahas rencana normalisasi Kali Asinan, yang akan menggunakan excavator tipe amfibi untuk dibuang ke ponton dan sisi daratan yang masih memungkinkan untuk dibuangi, kemudian diangkut dengan truk menuju disposal area. Dan untuk pekerjaan tanggul Kali Asinan, nantinya menggunakan parapet yang disangga pondasi bored pile Ø 30 cm dengan kedalaman 12 meter. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech juga menyampaikan bahwa kegiatan revitalisasi pelabuhan PPN Brondong tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan, selain itu juga diperlukan untuk peningkatan fungsional pelabuhan saat digunakan. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
11 April 2022
Dalam rangka Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2022, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai P3TGAI dan Pendampingan Kegiatan Swakelola P3TGAI T.A 2022 di The Sunan Hotel Solo Jl. A. Yani No. 40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah Senin – Selasa (11– 12/04/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., Kepala Seksi OP SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Sragen, Dyah Patmasari, S.T., M.T., Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yusuf Hadiyanto, SH.,MH., Pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta Kepala Desa (Kades) Kabupaten Sragen. P3TGAI merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Total penerima manfaat kegiatan P3TGAI TA 2022 PPK OP SDA II ada sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap I ini akan kita laksanakan Bersama program P3TGAI di 203 desa yang berlokasi di 6 (enam) Kabupaten yaitu 28 desa di Kab. Wonogiri, 37 desa di Kab. Sukoharjo, 25 desa di Kab. Karanganyar, 35 desa di Kab. Sragen, 37 desa di Kab. Boyolali, dan 41 desa di Kab. Klaten. Adapun materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Tingkat Balai P3TGAI dan Pendampingan Kegiatan Swakelola P3TGAI T.A 2022 yaitu mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait P3TGAI Tahun 2022 dan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yusuf Hadiyanto, SH.,MH,. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. berharap dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta landasan kerja yang kuat sehingga akan tercipta sinergi yang baik antara Desa, P3A, dan Tenaga Pendamping Masyarakat. Diharapkan juga program tersebut dapat terlaksana dengan sukses dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. “Harapan kami, melalui acara ini dapat tercipta landasan kinerja yang kuat. Sehingga tercipta sinergi yang baik antara Desa, P3A, dan Tenaga Pendamping Masyarakat agar pelaksanaan P3TGAI dapat berjalan sesuai taget kinerja. Diperlukan komunikasi aktif, kerjasama yang solid, dan pemahaman petunjuk teknis yang baik. Tantangan maupun hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya pasti ada, namun saya harapkan semua pihak selalu termotivasi untuk sukses dalam melaksanakan program ini sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” katanya. Agus menambahkan, bahwa desa-desa yang masuk dalam daftar penerima P3TGAI merupakan desa yang memiliki P3A yang sudah legal secara hukum dengan memiliki Akta Notaris dan NPWP. Adapun pelaksanaan kegiatan P3TGAI ini harus berpijak pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan P3TGAI TA 2022.(BBWSBS/Tamara – Mayta)
Baca Selengkapnya
PU NET