Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
17 March 2022
Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Yudha Handita Pandjiriawan, MT, MBA berserta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta Wida Nurfaida, didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech beserta sejumlah pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo meninjau proyek Penanganan Rembesan Bendungan Cengklik yang berada di Desa Ngargorejo dan Sobokerto Kecamatan Ngemplak Boyolali, Kamis, (17/03/2021). Dalam kunjungan tersebut, tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Kunjungannya ke Bendungan Cengklik, dalam rangka studi banding terkait Pelaksanaan Pekerjaan Diaphragm Wall. Ir. Yudha Handita Pandjiriawan, MT, MBA mengatakan kegiatan studi banding ini dalam rangka mengajak para generasi muda untuk meninjau lapangan ke sejumlah proyek. “Kami berharap para generasi muda Bina Marga ke depan bisa mendapatkan pengalaman serta pengetahuan yang baik dalam penyusunan konsep pembangunan Diaphragm wall. Diaphragm wall merupakan sebuah dinding beton yang proses pembuatannya / pengecorannya dilakukan didalam tanah, dimana biasanya memiliki fungsi yaitu sebagai dinding penahan tanah galian,” katanya. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech menyambut hangat kunjungan studi banding para generasi muda Bina Marga tersebut dan berharap agar nantinya kegiatan tersebut bisa meningkatkan kemampuan SDM khususnya bagi generasi muda. “Saya senang bisa memberikan kesempatan kepada generasi muda dan memberikan keilmuannya di BBWS Bengawan Solo. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan kemampuan SDM Generasi Muda PUPR karena SDM merupakan penggerak utama pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.,” paparnya. Sebagai Informasi, Bendungan Cengklik di bangun pada tahun 1923-1931 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tinggi tubuh bendungan maximum 14,50 m dan panjang puncak 750 m dengan tampungan sebesar 9,86 juta m3 (pada Muka air normal) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air daerah irigasi seluas 1.041 ha, pariwisata dan perikanan. Tipe bendungan berupa urugan tanah homogen sedangkan permasalahan yang di jumpai adalah di bagian hilir bendungan pelana (sekitr 200 m) dijumpai beberapa titik rembesan di area permukiman warga. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
12 October 2021
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech, berkoordinasi dengan Bupati Klaten, Sri Mulyani, Komandan Korem (Danrem) 074 Warastratama, Kolonel Inf Rudy Saladin, M.A, dan Dandim 0723 Klaten Letkol Inf Joni Eko Prasetyo di Markas Kodim (Makodim) 0723/Klaten, Selasa (12/10/2021). Koordinasi kali ini bertujuan untuk berdiskusi tentang proyek revitalisasi Rawa Jombor, yang dilaksanakan dengan tetap menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Setelah melakukan koordinasi, BBWSBS melakukan kegiatan monitoring di Rawa Jombor dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Naryo Widodo, S.T., M.T, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Danau, Situ dan Embung (DSE), Yoga Darmawan Diparindra, S.T., M.T, beserta pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo. Fungsi utama Rawa Jombor adalah sebagai sumber irigasi serta penampung air hujan untuk mencegah banjir. Selain itu, Rawa Jombor selama ini dimanfaatkan untuk aktivitas warga sekitar seperti budi daya ikan menggunakan karamba, warung apung, serta belakangan digunakan untuk wisata perahu. Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Naryo Widodo, S.T., M.T, menuturkan ada kegiatan penataan dan revitalisasi yang sudah berjalan, seperti pembuatan pagar pengamanan serta pembuatan jogging track keliling rawa. Namun, baru dibangun sekitar 2 km. Sementara, kegiatan pengerukan sedimentasi ditargetkan tetap berjalan pada 2021. “Saya berharap Rawa Jombor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semoga revitalisasi ini dapat berjalan lancar sesuai target, sehingga lahan di kawasan setempat yang tadinya hanya mengharap air hujan, kedepannya dapat diairi dan menjadi lebih produktif,” katanya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
29 March 2022
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo menggelar acara Sidang Pleno I TKPSDA WS Bengawan Solo di Aston Hotel, di Madiun, Jawa Timur, Selasa (29/03/2022). Acara yang juga dilaksanakan secara teleconference tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo yang selanjutnya disebut TKPSDA WS Bengawan Solo merupakan wadah koordinasi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 303/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo. TKPSDA WS Bengawan Solo mempunyai tugas dan fungsi membantu Menteri PUPR dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air, khususnya WS Bengawan Solo. Susunan keanggotaan TKPSDA WS Bengawan Solo periode 2019 – 2024 berjumlah 74 (tujuh puluh empat) anggota dengan komposisi 37 (tiga puluh tujuh) anggota dari unsur Pemerintah dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota dari unsur Non Pemerintah. Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dalam sambutannya menyampaikan bahwa TKPSDA sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air diharapkan dapat memberikan pertimbangan/ rekomendasi dalam aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan pengawasan di lapangan. “Saat ini review Pola PSDA WS Bengawan Solo sedang dalam proses penetapan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan akan dilanjutkan dengan review Rencana PSDA juga di tahun yang sama. Kami berharap dokumen pola dan rencana PSDA ini dapat kita gunakan bersama di dalam pengelolaan SDA, khususnya di WS Bengawan Solo. Dengan adanya kerjasama dan sinergitas seluruh unsur, baik pemerintah maupun non pemerintah diharapkan pengelolaan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta tidak menimbulkan konflik di dalam pemanfaatannya,” terangnya. Dalam Sidang Pleno I kali ini, Sekretariat TKPSDA WS Bengawan Solo membahas beberapa poin, diantaranya dukungan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Timur; Rencana Pengelolaan Bendungan Sangiran di Kabupaten Ngawi dan Telaga Pasir di Kabupaten Magetan; serta Review Susunan Anggota Pansus PSIH3 WS Bengawan Solo. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur (KPI) SDA BBWSBS, Ali Rahmat, S.T., M.T., juga menyampaikan bahwa terkait dukungan Pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ekonomi tersebut BBWSBS pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program sesuai Perpres 79 diantaranya, pembersihan enceng gondok Bendungan Cengklik dan Bendungan Rowo Jombor, penataan Kali Pepe hilir pada Pintu Air Demangan Lama – Pintu Air Demangan Baru Kota Solo, penataan kawasan dalam rangka pengamanan Bendungan Cengklik, pembangunan intake dan pipa transmisi air baku Bendungan Pidekso di Wonogiri. Untuk pelaksanaan program sesuai Perpres 80, BBWSBS juga melaksanakan kegiatan diantaranya, pengendalian banjir Kali Lamong, peningkatan kapasitas sudetan floodway (Pelangwot – Sedayu Lawas) tahap II, penanganan banjir Kali Jeroan Madiun tahap II, serta pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Kepala Sekretariat TKPSDA WS Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, ST., M.Si., berharap bahwa TKPSDA dapat berfungsi pula sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA diharapkan dapat memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam aspek konservasi dan pendayagunaannya, serta pengendalian daya rusak air, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan juga pengawasan di lapangan. “Dengan adanya kerjasama dan sinergitas seluruh unsur pemerintah maupun non pemerintah diharapkan pengelolaan SDA di WS Bengawan Solo ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta tidak menimbulkan konflik di dalam pemanfaatannya,” pungkasnya. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
08 April 2022
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo menggelar acara Penandatanganan 12 Kontrak Paket Pekerjaan Kontraktual di Lingkungan BBWS Bengawan Solo di Kantor BBWS Bengawan Solo, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (08/04/2022). Acara penandatanganan tersebut diikuti oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Jawa Tengah, Kepala BBWS Bengawan Solo dan pejabat di lingkungan BBWSBS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Dalam kesempatan ini, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) 1 menandatangani lima paket pekerjaan. Dengan rincian paket diantaranya RTD 5 Bendungan Bengawan Solo Hulu dengan penyedia jasa PT. Suwanda Karya Mandiri KSO dan PT Dehas Inframedia Karsa senilai Rp 2.805.000.00,-, kemudian Paket Dokumen Lingkungan Rowo Jombor dengan penyedia jasa CV Rona Lestari senilai Rp 800.455.700,-, Paket Penilaian Kinerja dan Penyusunan AKNOP Jaringan Irigasi Air Tanah Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan penyedia jasa PT. Bina Buana Raya senilai Rp 1.297.396.100,-, Paket RTD Bendungan Rowo Jombor dengan penyedia jasa PT. Wahana Prakarsa Utama Cabang Jatim senilai Rp 948.750.000,-, dan Paket Penilaian Kinerja dan Penyusunan AKNOP Sarana/Prasarana Alat Berat Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan penyedia jasa PT. Trideconst KSO PT. Adiguna Mitra Terpercaya senilai Rp 1.200.678.600,-. PPK OP SDA II menandatangani Paket Supervisi Pemeliharaan Berkala Bengawan Solo Hulu dengan penyedia jasa PT. Darma Dedana Cipta Consultans senilai Rp 2.612.410.000,-, dan Paket Pemeliharaan Berkala Bendungan Rowo Jombor dengan penyedia jasa PT. TCHNICSI senilai Rp 2.700.000.963.98. PPK OP SDA III menandatangani Paket Pemeliharaan Berkala Tanggul/Tebing Sungai Wilayah Madiun Kab. Pacitan dengan penyedia jasa CV. Giri Bangun senilai Rp 2.797.818.907.61,-, dan Paket Supervisi Pemeliharaan Berkala Wilayah Madiun dengan penyedia jasa PT. Darma Dedana Cipta Consultans senilai Rp 2.616.470.000,-. Selanjutnya PPK OP SDA IV menandatangani Paket Supervisi Pemeliharaan Berkala Bengawan Solo Hilir dengan penyedia jasa PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah I senilai Rp 2.465.732.500,-. PPK Sungai Pantai II menandatangani Paket Pengendalian Banjir Kali Lamong dengan penyedia jasa PT. Indopenta Bumi Permai senilai Rp 12.825.000.000,-. PPK Irigasi dan Rawa I menandatangani Paket Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gondang di Kabupaten Karanganyar dan Sragen (Lanjutan) dengan penyedia jasa CV. Dwi Tunggal Sejati senilai Rp 10.018.212.684.01,-. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengucapkan selamat dan semangat kepada para penyedia jasa. Harapannya apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang telah diajukan dan sesuai dengan kompetensinya. Serta berpesan untuk selalu menjaga mutu dan kualitas hasil. “Apapun konsekuensinya bila sudah tanda tangan jangan mengibarkan bendera putih. Semua pekerjaan prinsipnya bisa dipantau secermat mungkin kita ikuti perkembangan di lapangan.. Semoga puasa bukan menjadi halangan, tetap semangat kepada penyedia jasa yang menang, jaga mutu dan kualitas hasil”. Kepala BP2JK Jawa Tengah, Yanuar Munlait S.T., M.Tech. juga berharap nilai – nilai tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan dan tidak menyusahkan PPK di lapangan. “Harapan saya, apa yang Bapak Ibu pertahankan bisa diteruskan di lapangan, harapan saya nilai – nilai ini dapat menyelesaikan pekerjaan, jangan sampai menyusahkan PPK di lapangan”. (BBWSBS/Tamara-Remares)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
05 October 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melakukan Serah Terima Hasil Pelaksanaan P3TGAI Tahap I Tahun Anggaran 2021 pada wilayah kerja Bengawan Solo Hulu untuk wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa (05/10/2021). Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau lnduk Perkumpulan. Jumlah desa di Kabupaten Klaten yang menjadi penerima P3TGAI pada Tahap I ini adalah sejumlah 25 (dua puluh lima) desa yang didampingi oleh 14 (empat belas) TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) dan 1 (satu) Koordinator TPM. Sedangkan untuk hasil pekerjaan saluran tersier terbangun minimal sepanjang 300 sampai dengan 800 meter dalam waktu kurang lebih 5 (lima) bulan. Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa dan pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Program P3-TGAI bertujuan untuk merehab irigasi kecil atau desa dan irigasi tersier. Dengan bantuan dana tersebut, semakin banyak sawah petani di Klaten yang mendapatkan pasokan air irigasi,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Naryo Widodo, S.T., M.T mewakili BBWS Bengawan Solo. Kepala Satuan Kerja (Satker) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Surendro Andi Wibowo, S.T., MPSDA turut berpesan agar kegiatan P3TGAI ini bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya para petani. “Melalui program ini harapannya semakin banyak sawah di Klaten yang teraliri air. Artinya, sektor pertanian Klaten bisa terus dikembangkan karena air tercukupi,” katanya. (BBWSBS/Tamara/MG- Alfida)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
16 April 2021
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. bersama Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA., beserta pejabat dan staf BBWSBS lainnya, melakukan memonitoring pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Klumprit di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Bendungan Lalung Desa Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (16/04/2021). Kegiatan tersebut berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kegiatan ini dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur yang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaannya pembangunan juga perlu dilakukan pendekatan secara teknis dan sosial. Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA mengatakan kunjungan lapangan ini dalam rangka monitoring kegiatan fisik konstruksi yang sedang berlangsung. Pembangunan fisik harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Program Padat Karya Tunai [PKT] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN],” ujarnya disela – sela kegiatan. Diharapkan dengan adanya bangunan infrastruktur di bidang SDA yang memadai, serta penanganan yang tepat, masyarakat akan merasa aman. “Banyak masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja [PHK] di tempat kerja akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya P3TGAI banyak masyarakat yang terbantu, karena proyek ini juga melibatkan warga setempat. Warga bisa menambah penghasilan untuk keluarga,” katanya. Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. mengatakan untuk penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur jangan sampai terlambat atau tidak sesuai dengan kontrak. “Gunakan waktu seefektif mungkin,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
PU NET