Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
18 January 2022
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Blora, DPUPR Kab. Blora, Dinas Rumkimhub Kab. Blora dan KHDTK UGM melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (18/01/2022). Rapat koordinasi yang diikuti oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Teech didampingi pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Koordinasi kali ini dalam rangka percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sekaligus sebagai langkah koordinasi untuk relokasi lahan warga yang terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam penanganannya. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir Sungai Bengawan Solo sebagai kesatuan dengan tiga bending gerak yang sudah ada yaitu Bendung Gerak Babat, Bendung Gerak Bojonegoro, dan Bendung Gerak Sembayat. Bendung Gerak Karangnongko akan berfungsi untuk pasokan air irigasi dan air baku di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sebelah hilir yang cukup luas. Bendung Gerak Karangnongko bermanfaat untuk daerah irigasi Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747Ha dan daerah irigasi Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 158.000 Ha. Selain itu, nantinya juga bermanfaat untuk air baku sebesar 1.155 liter/detik untuk 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi. Kepala BBWS Bengawan Solo dan perwakilan Kabupaten Blora melakukan koordinasi dengan membahas progress rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko terkait mekanisme dalam proses pembangunan seperti pembebasan lahan, relokasi masyarakat, pembahasan teknis sekaligus opsi solusi yang akan dilakukan yang menyesuaikan budaya masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Blora. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo turut meminta dukungan dari segala pihak dan menyatakan akan senantiasa bekerjasama dengan berbagai Instansi dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. “Bupati Blora sebelumnya sudah menyampaikan dukungan untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Pada kesempatan ini, kami berharap semua pihak untuk dapat memberikan arahan maupun mengutarakan langkah-langkah apa saja yang diharapkan dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” paparnya. Disampaikan pula oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur (KPI) SDA, Ali Rahmat, S.T., M.T, terkait progres rencana pembangunan Bendung Karangnongko untuk pelaksanaan pembebasan lahan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 hingga 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Bkora dan Bojonegoro yang selanjutnya dilakukan pelaksanaan pembebasan lahan yang selanjutnya dilakukan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Selain itu Ali Rahmat juga meminta kerjasama kepada semua pihak dalam hal tahapan pembebasan lahan karena memerlukan sosialisasi yang tidak mudah terhadap 5 desa di Kabupaten Blora. (BBWSBS/Fira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
11 April 2022
Dalam rangka Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2022, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai P3TGAI dan Pendampingan Kegiatan Swakelola P3TGAI T.A 2022 di The Sunan Hotel Solo Jl. A. Yani No. 40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah Senin – Selasa (11– 12/04/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., Kepala Seksi OP SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Sragen, Dyah Patmasari, S.T., M.T., Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yusuf Hadiyanto, SH.,MH., Pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta Kepala Desa (Kades) Kabupaten Sragen. P3TGAI merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Total penerima manfaat kegiatan P3TGAI TA 2022 PPK OP SDA II ada sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap I ini akan kita laksanakan Bersama program P3TGAI di 203 desa yang berlokasi di 6 (enam) Kabupaten yaitu 28 desa di Kab. Wonogiri, 37 desa di Kab. Sukoharjo, 25 desa di Kab. Karanganyar, 35 desa di Kab. Sragen, 37 desa di Kab. Boyolali, dan 41 desa di Kab. Klaten. Adapun materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Tingkat Balai P3TGAI dan Pendampingan Kegiatan Swakelola P3TGAI T.A 2022 yaitu mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait P3TGAI Tahun 2022 dan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yusuf Hadiyanto, SH.,MH,. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. berharap dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta landasan kerja yang kuat sehingga akan tercipta sinergi yang baik antara Desa, P3A, dan Tenaga Pendamping Masyarakat. Diharapkan juga program tersebut dapat terlaksana dengan sukses dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. “Harapan kami, melalui acara ini dapat tercipta landasan kinerja yang kuat. Sehingga tercipta sinergi yang baik antara Desa, P3A, dan Tenaga Pendamping Masyarakat agar pelaksanaan P3TGAI dapat berjalan sesuai taget kinerja. Diperlukan komunikasi aktif, kerjasama yang solid, dan pemahaman petunjuk teknis yang baik. Tantangan maupun hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya pasti ada, namun saya harapkan semua pihak selalu termotivasi untuk sukses dalam melaksanakan program ini sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” katanya. Agus menambahkan, bahwa desa-desa yang masuk dalam daftar penerima P3TGAI merupakan desa yang memiliki P3A yang sudah legal secara hukum dengan memiliki Akta Notaris dan NPWP. Adapun pelaksanaan kegiatan P3TGAI ini harus berpijak pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan P3TGAI TA 2022.(BBWSBS/Tamara – Mayta)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
14 October 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melaksanakan pengisian awal (impounding) waduk di Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (14/10/2021). Acara yang dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Bendungan Pidekso merupakan bendungan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Bendungan Pidekso nantinya akan memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi seluas 1.500 Ha, penyediaan air baku sebesar 300 lt/detik dan dapat mereduksi banjir sebesar 322,60 m3/detik. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi dari tampungan Bendungan Pidekso sebesar 25 juta m3 yang berada di area genangan seluas 232 Ha. Selain irigasi, juga sebagai pengendali banjir dan lahan konservasi sekaligus pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Proses impounding dilakukan secara simbolis dengan menekan sirine oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Sudirman, MM., Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dan didampingi Bupati Wonogiri, Joko Sutopo beserta jajarannya. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan pembangunan Bendungan Pidekso telah melewati perjalanan Panjang untuk mencapai momen ini antara lain sertifikasi persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, dan sertifikasi persetujuan pengisian waduk. Proses ini perlu dilalui untuk menjamin keamanan terhadap konstruksi bendungan yang dilaksanakan. “Pekerjaan Bendungan Pidekso dilaksanakan mulai tahun 2014 dan direncanakan selesai pada tahun 2022 dengan biaya sebesar 794 M dengan sumber dana APBN. Saat ini progres fisik pembangunan Bendungan Pidekso sebesar 80,13%.,” ujarnya. Agus menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri sendiri hidup dari pertanian dan industri yang sangat membutuhkan air untuk keperluan pertanian maupun air baku untuk air minum. Dengan adanya Bendungan Pidekso ini juga diharapkan dapat mengurangi bencana banjir wilayah Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Pidekso dapat diandalkan saat musim kemarau tiba. “Di musim hujan, Bendungan Pidekso difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali banjir. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Pidekso juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata. Saya berharap proyek pembangunan Bendungan Pidekso, dapat segera terselesaikan dan bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga, utamanya untuk keperluan irigasi, penyedia air baku, dan pengendali banjir di Kabupaten Wonogiri,” pesan Agus. Pengisian Bendungan Pidekso dilaksanakan secara bertahap agar dapat memantau perilaku bendungan secara intensif. Selama pelaksanaan yang membutuhkan waktu 39 hari, air tetap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian hilir bendungan. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan Wonogiri mempunyai potensi air bersih yang cukup besar. Air bersih tersebut bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan yang selama ini melanda wilayah Wonogiri bagian selatan. “Wilayah Wonogiri bagian selatan seperti Kecamatan Giriwoyo, Giritontro, Pracimantoro dan Paranggupito bakal menikmati efek dari pembangunan Waduk Pidekso,” ujarnya. Joko Sutopo mengatakan, selain air bersih, pembangunan waduk juga bermanfaat untuk lahan pertanian. “Kami selalu berusaha dan berkontribusi agar pembangunan cepat selesai sesuai target. Karena aspek kemanfaatannya luar biasa, atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama masyarakat mengungkapkan terima kasih kepada BBWS Bengawan Solo dengan dibangunnya Bendungan Pidekso. Kehadiran Bendung Pidekso tidak hanya sebagai pengendali banjir dan tampungan air baku, tapi juga sebagai objek konservasi pariwisata,” katanya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
20 May 2021
Terkait kunjungan Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong pada beberapa waktu lalu, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) juga telah menindaklanjuti permohonan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sebagaimana perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada kesempatan kali ini, rombongan tim BBWSBS yang dipimpin oleh Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., bersama tim dari Balai Teknik Sungai dan Balai Teknik Pantai berkunjung ke Kantor Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam rangka koordinasi lanjutan rencana revitalisasi kawasan PPN Brondong yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pada Rabu (19/05/2021). Sebagai gambaran umum, Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong yang berlokasi di PPN Brondong merupakan tempat bongkar muat dan fasilitas penunjang perdagangan perikanan bagi nelayan dan industri perikanan setempat. Lamongan juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar, yakni pada tahun 2020 lalu, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sekitar 59.728 ton. Sementara dari sektor perikanan tangkap pada tahun 2020 lalu, Lamongan turut mencatatkan produksi sekitar 76.692 ton. Dalam koordinasi lanjutan tersebut turut dibahas rencana kegiatan revitalisasi PPN Brondong, adapun metode pekerjaan break water nantinya akan dilakukan pemasangan geotextile sebelum dihampar batu dengan berat 100-150 kilogram yang bertujuan untuk menjaga keseragaman penurunan konstruksi break water serta dilakukan pembuatan tetrapot seberat 1.500 kilogram di lokasi pembuatan sekitar Pelabuhan Brondong. Untuk pekerjaan pengerukan (dredging), nantinya akan menggunakan alat dredging dengan pembuangan sistem perpipaan menuju ke area disposal di sisi utara kolam pelabuhan. Namun, jika di lokasi pekerjaan terdapat karang jahe maka penggalian dilakukan dengan menggunakan ponton dan excavator. Selanjutnya juga dibahas rencana normalisasi Kali Asinan, yang akan menggunakan excavator tipe amfibi untuk dibuang ke ponton dan sisi daratan yang masih memungkinkan untuk dibuangi, kemudian diangkut dengan truk menuju disposal area. Dan untuk pekerjaan tanggul Kali Asinan, nantinya menggunakan parapet yang disangga pondasi bored pile Ø 30 cm dengan kedalaman 12 meter. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech juga menyampaikan bahwa kegiatan revitalisasi pelabuhan PPN Brondong tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan, selain itu juga diperlukan untuk peningkatan fungsional pelabuhan saat digunakan. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
31 March 2022
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan di lingkungan SNVT Pembangunan Bendungan Bengawan Solo di Kantor BBWS Bengawan Solo, Kamis (31/03/2022). Acara penandatanganan tersebut diikuti oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech, Kepala Bidang PJSA, Naryo Widodo, S.T., M.T, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan, Dony Fathurochman, S.T., M.T, dan pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam kesempatan ini, BBWS Bengawan Solo diwakili oleh PPK Perencanaan Bendungan menandatangani paket pekerjaan Persiapan OP Bendungan Gondang di Kab. Karanganyar dengan penyedia jasa PT. Globetek Glory Konsultan KSO CV.Intishar Karya KSO CV. Atrium Arsitek Konsultan Perancang senilai Rp. 1.610.944.500,- dengan jangka waktu pelaksanaan 276 hari kalender. Dalam Arahannya Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech menyampaikan bahwa setelah tanda tangan kontrak berarti tanggung jawab yang harus diimplementasikan dimulai, sehingga diharapkan dapat berproses dengan baik. “Kami berharap semua pihak terkait dapat benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik sehingga bisa selesai tepat waktu dan tepat mutu. Kepada PPK mohon untuk mengawal pelaksanaan program ini dengan baik dan semoga semua pihak terkait dapat memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kontrak tersebut,” katanya. (BBWSBS/Fira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
24 August 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melakukan kegiatan monitoring progres pekerjaan Bendungan Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri pada Selasa, (24/08/2021). Kegiatan monitoring tersebut sebelumnya telah memenuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech., beserta pejabat di lingkungan BBWSBS meninjau progres pekerjaan Bendungan Pidekso yang ditargetkan segera tuntas. Bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo tersebut diketahui sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air irigasi yang dapat menyediakan air baku sebesar 300 liter/detik di wilayah Kabupaten Wonogiri. Selain irigasi, Bendungan Pidekso juga sebagai pengendali banjir dan lahan konservasi sekaligus pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bendungan Pidekso yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang SDA tersebut telah mencapai progres yakni 75,86 % pada 23 Agustus 2021 melebihi rencana 75,84% pada 23 Agustus 2021. Diketahui, Bendungan Pidekso merupakan bendungan multifungsi dengan kapasitas 25 juta m3 yang direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 ha. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan intensitas tanam dari 133 % ke 240% . Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., juga menjelaskan bahwa pekerjaan dalam pembangunan bendungan multifungsi dengan kapasitas 25 juta m3 tersebut ditargetkan segera tuntas. Agus Rudyanto juga berpesan agar dalam pelaksanaan paket pekerjaan Bendungan Pidekso bisa dikerjakan sesuai dengan targetnya pada Oktober 2021. “Semoga pelaksanaan paket pekerjaaan Bendungan Pidekso bisa terlaksana sesuai dengan target dan tepat waktu,” paparnya.(BBWSBS/Fira-MG Alfida).
Baca Selengkapnya
PU NET